BERITA TERKINI DPRD KABUPATEN NGANJUK

Posted on 24 Januari 2021 by Admin

PENGESAHAN DAN PENETAPAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN NGANJUK TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DPRD NGANJUK

NGANJUK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna perihal perubahan ke II agenda kerja DPRD di tahun ini. Rapat tersebut dilakukan secara virtual dan tatap muka di ruang paripurna DPRD Kabupeten Nganjuk.

Dalam paripurna tersebut, ada dua item yang dibahas yakni terkait pengesahan dan penetapan rancangan keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk tentang perubaan kedua keutusan DPRD Nganjuk nomer 24 tahun 2019 tentang penetapan susunan keanggotaan Badan Kehormatan DPRD.

Sedangkan yang ke 2 terkait penyampaian / penjelasan pimpinan Bapemperda DPRD Nganjuk terkait usulan, 3 buah Raperda Inisiatif DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Nganjuk tentang:
(a) Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomer 1 tahun 2016 tentang Desa
(b) Fasilitasi Pendidikan Nonformal seperti Madrasah Diniyah Takmiliya dan Pondok Pesantren.
(c) Penyelenggaraan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum.

Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Nganjuk. Puji Santoso mengatakan, terkait pemotongan atau penyetoran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Perda Kabupaten Nganjuk Nomer 9 tahun 2018 tentang atas Perubahan Perda Kabupaten Nganjuk Nomer 1 tahun 2016 tentang Desa, terdapat beberapa ketentuan yang inkonsistensi dengan peraturan perundang undangan maupun kebijakan pemerintah.

“Karena hal tesebut sebagaimana huruf (a) kami DPRD Kabupaten Nganjuk berinisiatif melakukan perubahan kedua atas Perda nomer I tahun 2016 tentan Desa, “ kata Puji saat menyampaikan Raperda Kabupaten Nganjuk. Puji Santoso juga melanjutkan, untuk huruf (b) dimana pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Pondok Pesantren adalah bagian yag tidak terpisahkan dari Sisdiknas hal tersebut sebagimana pasal 3 UU Nomer 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas”Dari itu DPRD berinisiatif agar Raperda tidak bertentangan dengan UU diatasnya maka diperlukan pembentukan Perda tentang fasilitas pendidikan Nonformal, “ujarnya lagi. Huruf (c) dalam rangka memenuhi hak setiap warga Negara untuk hidup, serta mempertahankan hidup, Negara wajib menjamin pemenuhan hak setiap warga Negara diantaranya yaitu air minum yang memenuhi syarat, kualitas, kuantitas dan kontinuitas dibutuhkan Perda mengenai hal tesebut, “tambahnya lagi.

Wakil Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi terkait hal tersebut  mengatakan, dari 3 pokok bahasan ada satu yang saat ini banyak dinanti oleh masyarakat, yakni pada poin huruf (a), sebab saat ini banyak Desa yang perangkatnya kosong.
“Kita nantikan bersama, semoga pembahasan ini cepat selesai dan dapat dilaksanakan paling lama pada pertengahan tahun,”harap kang Marhaen  sapaan akrab Wabup Nganjuk sesaat setelah Rapat Paripurna.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahjono juga menyampaikan terkait agenda nomer 2 yakni penyampaian / penjelasan pimpinan Bapemperda DPRD Nganjuk, pihaknya akan menindaklanjuti dengan pembentukan Pansus agar 3 buah Raperda inisiatif DPRD segera dibahas dan  cepat selesai.

“Ini dimaksud Raperda inisiatif DPRD dapat dilaksankan pada awal bulan juli, “tutur Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono yang juga politisi PDIP. ( Tim )

kembali ke [MENU BERITA]

Galeri Foto

Lokasi Kami

Hubungi Kami

Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk

Alamat: Jl. Gatot Subroto Nganjuk
Telephone: +62358-323495
Fax: +62358-327183