BERITA TERKINI DPRD KABUPATEN NGANJUK

Posted on 1 April 2021 by Admin

DPRD KABUPATEN NGANJUK PERTANYAKAN KEABSAHAN PERBUP NOMER 11 TAHUN 2021

NGANJUK - Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Nganjuk, Mashudi,SH mempertanyakan terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) Nganjuk Nomer 11 tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang dikeluarkan pada 25 Maret 2021.

Pasalnya, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nganjuk Nomer 1 tahun 2016 tentang Desa, salah satu dasar pembuatan Perbup tersebut, masih dalam pembahasan perubahan inisiatif DPRD Nganjuk yang sebelumnya telah mendapatkan restu dari Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat.

“Saat ini kami dalam pembuatan Perubahan Kedua Perda Nomer 1 tahun 2016 yang di dalamnya ada beberapa ketentuan yang inkosisten dengan peraturan perundang undangan maupun kebijakan pemerintah. Karena itu kami ajukan ke Bupati Novi dan setuju dilakukan perubahan,” kata Mashudi.

Masih lanjut Mashudi, DPRD Kabupaten Nganjuk, untuk melakukan perubahan Perda tersebut diawali dengan Rapat Paripurna perihal Perubahan kedua pada tanggal 22 Januari 2021 salah satunya terkait usulan Raperda inisiatif DPRD tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 tahun 2016 tentang Desa.

“Karena mendapat persetujuan atas perubahan itu maka kami langsung menggodok Raperda tersebut, tapi anehnya ditengah jalan Bupati Novi malah mengeluarkan Perbup Nomor 11 tahun 2021 dengan mengacu pada Perda Nomor 1 tahun 2016. Ini hampir sama dengan DPRD diadu dengan desa dan calon perangkat desa,” ujar Mashudi lagi.

Mashudi juga menambahkan, dengan dikeluarkannya Perbup itu, etika Bupati Novi sangat dipertanyakan, sedang Perdanya sendiri saat ini dalam pembahasan perubahan.

“Kami sangat bingung tentang, konsideran surat keputusan (SK) pengangkatannya nanti berdasarkan apa? Jika pasal, ayat dan alenianya berbeda,” tutur Mashudi bertanya.

Sementara, Raditya Harya Yuangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk dalam unggahan videonya di media sosial mengatakan, dirinya yang saat ini, Kamis (1/4/2021) berada di ruang Biro Hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menanyakan terkait Perbup 11/2021 yang katanya telah difasilitasi olehnya

“Memang benar telah difasilitasi, akan tetapi hasil fasilitasinya tidak dipakai oleh Bupati Nganjuk. Jadi Perbup 11/2021 rawan gugatan karena Perbupnya tidak sesuai dengan hasil fasilitasi Pemprov,” jelas Yuangga sambil menunjukkan kertas berkop surat Sekretariat Daerah Pemprov Jatim yang diyakininya adalah hasil fasilitasi dari Pemprov Jatim yang seharusnya dipakai Bupati Nganjuk dalam pembuatan Perbupnya.

Disisi lain Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Samsul Huda saat dikonfirmasi mengatakan akan berkoordinasi dengan bupati. Ia mengakui bahwa Perbup Nganjuk Nomor 11 itu sudah diundangkan.

“Saya akan laporkan hasil dengar pendapat dengan Komisi 1  ini dulu,” ujar Samsul sebelum dirinya dilantik menjabat Kasatpol PP pada sore harinya. ( Endyk )

kembali ke [MENU BERITA]

Galeri Foto

Lokasi Kami

Hubungi Kami

Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk

Alamat: Jl. Gatot Subroto Nganjuk
Telephone: +62358-323495
Fax: +62358-327183