BERITA TERKINI DPRD KABUPATEN NGANJUK

Posted on 15 Januari 2020 by Admin

PULUHAN KADES LAKUKAN HEARING DENGAN KOMISI I DPRD KABUPATEN NGANJUK

NGANJUK - Puluhan pria dan wanita berbaju putih dan bawahan gelap tampak memasuki ruang rapat paripurna sekitar pukul 10.30 WIB. Ditilik dari daftar hadir yang ada mereka adalah perwakilan puluhan kades dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Mereka berbondong-bondong ke gedung kantor yang beralamat di jalan Gatot ubroto 112 itu untuk memenuhi undangan dari komisi I sebagai tindaklanjut surat permohonan hearing yang telah disampaikan sejak BulanNopember tahun lalu.

Dibuka oleh Ketua Komisi I, Mashudi, S.H rapat yang sedianya dilakukan pada pukul 09.00 WIB harus molor karena pemohon hearing yang masihs edikit. Dan beliau memang sengaja memundurkan waktu penerimaan karena berharap semua perwakilan dari para kades yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD) bisahadir.“Terimakasih atas kehadiran para kades dalam memenuhi undangan dari komisi I, sebelumnya kami mohon maaf karena acara kita hari ini molor karena saya memang sengaja dengan alas an bias hadir semua, karena jika sesuai dengan renja tadi masih sedikit yang hadir. Harapan kami, semoga hearing ini nantinya bisamengakomodir semua yang bapak ibu sampaikan ke kami,” ujar Mashudi yang didampingi para anggota komisi I DPRD Kabupaten Nganjuk.

Usai membuka rapat, Mashudi memberi kesempatan kepada perwakilan AKD untuk menyampaikan aspirasinya yang kemudian akan dilanjutkan tanggapan oleh pihak eksekutif. Yang mana pada kesempatan tersebut tampak hadir Asisten Pemerintahan Kabupaten Nganjuk, KepalaDinas PMD, dan Kepala Inspektorat, beserta sejumlah staf masaing-masing.

Dalam ulasannya, Achmad Sarif E.K selaku Jubir AKD Nganjuk menjelaskan bahwa kedatangan puluhan kades kegedung dewan selain untuk silaturahmi juga untuk menyampaikan beberapa aspirasi. Secara garis besar Kades Sambiroto ini menyampaikan 5 poin penting dalam hearing yang digelar pada hari Rabu (15/01) tersebut. Pertama, terkait pengadaan mobil siaga di tiap desa di Kabupaten Nganjuk. Kedua, pengembalian kewenangan hak asal usul desa dalam hal ini SOTK yang menyesuaikan dengan asalusul dans kala pemerintahan, serta tata cara pengisian, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Ketiga, realisasipencairan Dana Desa supaya tidak selalu menjelang akhir tahun. Sebab desa sering kesulitan untuk pelaksanaan kegiatan mengejar target waktu yang mepet tutup tahun anggaran.Poin selanjutnya adalah permohonan pendampingan kepada desa yang berpotensi masalah hokum dan pencegahan agar tidak melakukan tindakan yang berpotensi melanggar hukum.Terakhir, pendampingan dari pemkab untuk penataan pemerintah yang lebih baik.

Menanggapi usulan dari AKD, Mashudi menyatakan siap mengakomodir semua aspirasi yang dating dan akan berusaha maksimal untuk mengawal agar rekomendasi dari AKD bias terealisasi dalam penyusunan revisi perda desa. Guna menanggapi lebih lanjut Mashudi member kesempatan kepada pihak eksekutif agar lebih jelas.

Menanggapi pernyataan Mashudi, Samsul Huda selaku Asisten Pemerintahan Pemkab menyatakan sepanjang nilai-nilaif ilosofisnya, aspek sosiologis dan yuridis mendukung dan tidak menyalahi peraturan yang di atasnya, perubahan perda tidak masalah untuk dilakukan. “Dan untuk mobil siaga, tahun 2020 sekitar 84 mobil akan diserahterimakan kepada desa.Sementara untuk desa yang bermasalah dengan hokum sebagaimana Permendagri 12/2014 Pemkab akan tetap support desa. Selam ahukum administrative terselesaikan dengan baik, tentu tidak akan masuk ranah hokum perdata/pidana. Dan jika sudah BAP, Pemkab bias mendampingi untuk dvokasinya. Saya rasa semua bias dikoordinasikan dengan baik,” ujar Samsul Huda.

Sementara itu, untuk pencairan dana desa, pihak PMD menyatakan bahwa cepat tidaknya pencairan tidak sepenuhnya menjaditanggungjawab dinas. Akan tetapi juga kepala desa.“Untuk tahun 2019 saya rasa sudah cukup cepat pencairannya yakni Bulan Nopember.Semoga untuk tahun ini bias lebih cepat. Misalkan pada Bulan Maret, para kades bias menyelesaikan APBDesanya. Jadi perlu dukungan semua pihak. Untuk pendampingan desa akan kami tindak lanjuti segera. Selanjutnya, terkait mobil siaga kami juga harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan, jika sudah fix tentu kami bias mengusulkan,” jelas Haris selaku Kepala Dinas PMD.

Senada dengan yang disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kepala Dinas PMD, Lis Handoyo selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Nganjuk menyatakan kesiapan dinasnya untuk mendampingi desa untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. “Kami berkomitmen untuk kinerja yang labih baik. Dari waktu kewaktu pengaduan dari masayarakat semakin banyak dan sekarang mereka semakin cerdas. Sehingga keinginan untuk mewujudkan good government tidak hanya dari atas. Tapi juga dari lapisan paling bawah yakni masyarakat. Kami memiliki dua tupoksi yakni mengawasi dan mendampingi. Tapi kami berusaha agar justru peran sebagai konsultan ini yang lebih dominan. Sehingga, tidak terjadi permasalahan hukum.Karena tugas kami adalah tindakan preventif bukan jika sudah masuk ranah hukum. Kami siap jika para kepala desa mengundang kami untuk konsultasi. Gratis tidak dipungut biaya bahkan uang rokok sekalipun kasarannya. Maka dari itu, silakan manfaatkan kami dan kepala desa bias menindaklanjuti,” papar Lis.

Selain eksekutif, dari pihak legislate juga menyampaikan usulannya kepada pemerintah daerah. Usulan dating dari Politisi Partai Gerindra, Suprapto, S. Pd, S.H, M.H. Beliau mengusulkan agar ada sosialisasi kepada masyarakat sebelum peraturan bupati ditetapkan. Sehingga para pelaku nantinya bias memberikan masukan dengan kondisi di lapangan. “Berkaca dari sebelumnya, peraturan bupati sudah disahkan ternyata di tingkat bawah bergejolak. Yang akhirnya akan menyulitkan pemda sendiri. Jadi, sebaiknya ada sosialisasi terlebih dulu ini saya harapkan berlaku untuk perbup-perbup lainnya juga, tidak hanya perbup tentang desa, terimakasih,” usul Suprapto.

Kesempatan terkahir diberikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk yang mana beliau terlambat hadir karena ada kepentingan yang tidak bias ditinggalkan. Tatit menegaskan bahwa pihaknya sudah berkomitmen untuk mengakomodir semua aspirasi dari para AKD. “Kami siap untuk terus mengawal aspirasi njenengan semua. Salah satunya mengawal realisasi pengadaan mobil siaga desa. Bahkan DPRD sudah menyetujui untuk realisasi pada tahun 2020 dengan tambahananggaran sekitar Rp 10 miliar. Dan kami pastikan bahwa kedepan akan kami kawal terus sampai tuntas untuk seluruh desa di Kabupaten Nganjuk,” ujar Tatit Heru Tjahjono.

“Kami juga akan berusaha maksimal menempatkan anggota-anggota kami yang berkompeten dalam pansus untuk penyusunan perubahan perda. Jangan sampai yang tidak tahu malah jadi anggota (pansus). Semua masukan-masukan dari AKD akan bahan referensi bagi kami untuk pembahasan selanjutnya,” imbuh mantan Ketua Komisi III ini. (Tim)

kembali ke [MENU BERITA]

Galeri Foto

Lokasi Kami

Hubungi Kami

Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk

Alamat: Jl. Gatot Subroto Nganjuk
Telephone: +62358-323495
Fax: +62358-327183