BERITA TERKINI DPRD KABUPATEN NGANJUK

Posted on 5 September 2020 by Admin

PANDANGAN UMUM FRAKSI DPRD KABUPATEN NGANJUK TERHADAP RKUA-PPAS PERUBAHAN APBD 2020, SOROTI KINERJA EKSEKUTIF

NGANJUK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk menggelar rapat Paripurna pandangan umum fraksi terhadap penjelasan Bupati Nganjuk terkait Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara (PPAS), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2020.

Rapat paripurna yang diselenggarakan pada Sabtu, (05/09/2020) pukul 19.30 WIB Sebanyak enam dari tujuh fraksi tidak membacakan pandangannya, diantaranya F-PDIP, F-Hanura, F-Gerindra, F-Golkar, Fraksi demokrasi Keadilan Indonesia (F-DKI) dan F- Nasdem-PPP. Hanya F-PKB yang membacakan pandangan fraksi. Sebagaimana yang disampaikan pimpinan rapat Paripurna untuk mempersingkat waktu. Supaya Sekretaris Daerah yang mewakili Bupati Dan Wakil Bupati Nganjuk segera mempelajari dan meyampaikana ke Bupati pandangan semua fraksi yang disetujui oleh semua anggota yang hadir.

Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono mengatakan, rapat paripurna yang diselenggarakan pada malam ini adalah pandanagn umum Fraksi-Fraksi terkait dengan RAPBD yang disampaikan oleh Wakil Bupati Nganjuk. Sesuai dengan jadwal pada Senin, (07/09/2020) ada agenda jawaban Bupati atas pandangan tersebut.

“Setelah semua rangkaiannya dibahas dan sesuai dengan Renja akan diparipurnakan dan menjadi Perda APBD Perubahan tahun 2020, “Ujar Tatit.

Sementara itu Nur Daenuri, juru bicara PKB dalam membacakan pandangan Fraksinya bahwa adanya dinamika kondisi ekonomi terutama saat Pandemi Covid -19 menyebabkan perlunya perubahan terhadap asumsi perubahan terhadap asumsi  kondisi makro ekonomi serta target pendapatan di tahun 2020, karena itu kebijakan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan mengedepankan skala prioritas yakni dengan mengoptimalisasi sektor-sektor penerimaan daerah.

“ Sebab rasionalisasi belanja daerah dan pergeseran belanja berdasarkan skala prioritas adalah salah satu opsi kebijakan yang data mengatasi permasalahan tersebut, katanya.

Hal senada juga dikatakan Ketua F-Gerindra, R. Bambang Agus Hendro wibowo. Pada perubahn KUA sdan PPAS, memungkinkan dilakukan perubahan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai asumsi ekonomi makro dan asumsi pendapatan daerah yang menyebabkan defisit atau surplus anggaran. Oleh karena itu perlu dilakukan pengurangan dan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis kegiatan dan belanja terkait dengan itu, dalam penetapan lokasi anggaran SKPD hendaklah memperhatikan kinerja dalam tahun ke tahun.

Bahkan menurutnya, prsoses penyusunan Perubahan KUA PPAS bahkan sekedar menaikkan atau menurunkan nilai anggaran, akan tetapi pencapaian – pencapaian selama periode januari 2002 sampai dengan agustus 2020 serta dibandikan dengan tiga tahun kebelakang pada periode yang lalu seharusnya menjadi tolok ukur dalam penyusunan KUA PPAS anggaran 2020 ini.

“Kami berharap angaka-angka dalam KUA_PPAS anggran 2020 adalah angka yang rasional dan wajar, sehingga kelak dapat dipertanggungjawabkan ,”ungkap Kang Bowo Sapaan akrab bambang Agus Hendro wibowo.

Terpisah, Sekda Nganjuk Mokhamad Yasin menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi pada DPRD Nganjuk yang saat ini masih sangat peduli terhadap perbaikan kinerja di lingkungan Pemkab Nganjuk untuk lebih baik lagi.

“Usulan dari Fraksi-fraksi adalah untuk perbaikan Nganjuk lebih baik Pemkab untuk terus meningkatkan kinerja dengan terus menunjukan kenaikan grafik. Sedangkan untuk lainnya,terkait pandangan umum fraksi-fraksi tentang pembangunan fiisk dan non fisik akan saya sampaikan ke Bupati,” tutup Yasin.(Tim)

kembali ke [MENU BERITA]

Galeri Foto

Lokasi Kami

Hubungi Kami

Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk

Alamat: Jl. Gatot Subroto Nganjuk
Telephone: +62358-323495
Fax: +62358-327183