BERITA TERKINI DPRD KABUPATEN NGANJUK

Posted on 16 Juli 2020 by Admin

GABUNGAN ORMAS DI KABUPATEN NGANJUK SAMBANGI DPRD NGANJUK SAMPAIKAN ASPRIRASI TERKAIT RUU HIP

NGANJUK - Sejumlah massa anggota Forum Komunikasi, Putra Putri Purnawirawan TNI/Polri (FKPPI), Pemuda Pancasila (PP), dan organisasi massa (ormas) keagamaan, Nahdlatul Ulama (NU) seperti Banser, Muslimat dan sebagainya serta Muhammadiyah seperti Aisyah, Perguruan Silat Tapak Suci dan sebagainya serta Barisan Eksekutif Mahasiswa Nganjuk mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Nganjuk untuk menyampaikan aspirasinya tentang penolakan Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) pada hari Kamis (16/7).

Ratusan massa ini datang dengan membawa berbagai spanduk bertuliskan penolakan RUU HIP dan sebuah keranda serta bendera (atribut PKI) yang kemudian dibakar di halaman depan Kantor DPRD Kabupaten Nganjuk dengan makna faham komunisme telah lama mati dan telah hangus menjadi debu, sehingga tidak dapat lagi (tidak layak lagi) hidup dan berkembang biak di bumi Indonesia. Peserta aksi ini dengan tertib berbaris dengan menerapkan protokol kesehatan, jaga jarak dan mengenakan masker.

Kehadiran mereka disambut dua pimpinan DPRD Nganjuk, H. Ulum Basthomi, S.Ag, M.si dan Raditya Harya Yuangga yang kemudian dilaksanakan audiensi di ruang Garuda DPRD Nganjuk. Ketua aksi Joko Sabdono yang juga ketua FKPPI Nganjuk menyerahkan pernyataan sikapnya yang berisi lima poin utama dari tujuan aksinya yang juga didukung oleh dua ormas keagamaan terbesar di Kabupaten Nganjuk Juga Indonesia dan Mahasiswa Nganjuk.

Sedangkan lima poin pernyataan sikapnya adalah 1. Menolak keras RUU HIP dan menuntut agar seluruh upaya legislasi yang dilakukan baik rumusan pembahasan dan pengesahannya untuk segera dihentikannya. 2. Menuntut pimpinan dan Paripurna sidang DPR RI untuk membatalkan proses legislasi RUU HIP yang berpotensi merombak, mengkerdilkan dan mendegradasi Pancasila yang merupakan dasar negara sekaligus sumber dari segala sumber hukum di Negara Kesatuan Republil Indonesia (NKRI).

Ke Tiga (3). Menuntut pemerintah, dalam hal ini Presiden RI untuk tidak mengesahkan RUU HIP yang berpotensi menjerumuskan bangsa ini kedalam perpecahan serta mengusut tuntas inisiatornya yang amat dimungkinkan membawa misi yang mengancam keutuhan NKRI yang berdasar Pancasila dan UUD 1945. 4. Menyerukan kepada seluruh keluarga besar putra putri purnawirawan dan putra putri TNI/Polri, para kawula muda,ulama, dan cendikiawan serta tokoh masyarakat dan para aktivis yang peduli terhadap keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk mewaspadai  bangkitnya gerakan komunis gaya baru yang memasuki ruang-ruang kekuasaan, baik dilembaga eksekutif maupun legislatif yang melapangkan jalan penguasaan anasir komunis melalui kemasan investasi, kucuran bantuan atau sejenisnya.

Terakhir yang kelima (5). Meminta dengan hormat kepada garda terdepan bangsa yaitu TNI/Polri dan segenap unsur ketahanan masyarakat yang berjiwa nasionalis untuk segera melakukan tindakan masif terhadap setiap propaganda berbau komunisme/maxisme/leninisme yang beredar di masyarakat sebagai bentuk pembentangan terhadap keutuhan NKRI yang berazaskan Pancasila dan UUD 1945.

Joko Sabdono ketua koordinasi aksi berharap DPRD Kabupaten Nganjuk dapat menyampaikan kepada DPR RI untuk mencabut RUU HIP dari program legislasi nasional (Prolegnas), sehingga tidak dibahas lagi dan tidak menimbulkan konflik baru yang dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan NKRI. Pihaknya juga menolak dengan tegas setiap upaya baik secara nyata maupun secara terselubung untuk melemahkan Pancasila yang jelas merupakan daya tangkal untuk setiap ancaman, tantangan dan gangguan terhadap kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

"Kami mendesak pemerintah melalui DPRD Nganjuk untuk menolak membahas RUU HIP yang menimbulkan kekalutan dalam masyarakat demi menjaga Marwah presiden yang bertemah bersumpah untuk setia kepada Pancasila dan UUD 1945 dan menjalankan Pemerintahan serta mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas yang terukur sebelum terjadi kondisi buruk, yakni timbulnya kekacauan yang mungkin terjadi, dan kondisi tersebut berpotensi ditunggangi berbagai pihak yang memang menginginkan kekacauan pada situasi apapun," jelas Joko Sabdono.

Disamping itu Joko juga menghimbau kepada semua kekuatan politik untuk tidak mengacaukan ataupun mengalikan fokus dan konsentrasi Pemerintah yang sedang berjuang melawan Covid-19 dengan mengajukan RUU yang mendapat penolakan masyarakat. "Pancasila adalah satu kesatuan yang utuh dan sudah tidak dapat diperas lagi menjadi Tri Sila atau Tri Sila, Pancasila dasar negara dan NKRI harga mati," tutur Joko Sabdono, 16/07/2020. (Tim)

kembali ke [MENU BERITA]

Galeri Foto

Lokasi Kami

Hubungi Kami

Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk

Alamat: Jl. Gatot Subroto Nganjuk
Telephone: +62358-323495
Fax: +62358-327183