BERITA TERKINI DPRD KABUPATEN NGANJUK

Posted on 24 Juni 2020 by Admin

WARGA ADUKAN APPRAISAL TANAH SEMANTOK KE DPRD

NGANJUK - Puluhan warga Desa Tritik dan Desa Sambikerep, Rejoso yang terdampak proyek bendungan Semantok mengadu ke DPRD Nganjuk kemarin Rabu (24/6). Mereka menegaskan penolakannya terhadap hasil appaisal atau penaksiran harga tanah oleh tim independen yang dianggap tidak sesuai.

Tiba sekitar pukul 11.00, puluhan warga perwakilan dari dua desa itu diterima di Ruang Rapat Garuda DPRD Kabupaten Nganjuk oleh Ketua DPRD bersama Komisi I dan Komisi III. Di depan para wakil rakyat, mereka langsung menyampaikan keluhannya terkait permintaan dilakukan appraisal ulang karena banyak kesalahan yang menunjukan kerja tim appraisal tidak profesional.

Berdasar pendataan, setidaknya ada 35 warga yang datanya salah. Misalnya, warga yang rumahnya permanen ditulis jadi gedek bambu. Sebaliknya, warga yang rumahnya masih berdinding gedek ditulis permanen. “ ini kesalahan fatal,”ujar M. Nasikun Khoiri Abadi, Kuasa hukum warga Desa Sambikerep dan Desa Tritik.

Tidak hanya itu, Nasikun juga mempertanyakan proses perhitungan tanah dan dasar tim appraisal menentukan harga. Sebab, selama ini warga tidak pernah dilibatkan. Padahal, idealnya warga dilibatkan di tiap lapangan.

Melihat berbagai kejanggalan itulah, warga sepakat untuk mempertahankan tanahnya. Mereka juga menuntut agar dilakukan appraisal ulang. “Selama ini tahapan yang dimusyawarahkan hanya bentuk bukan besaran. “Sekali lagi bentuk, bukan besaran,”tegasnya.

Dari hasil musyawarah warga dan tim apprisal, disepakati jika lahan mereka akan diganti uang.akan tetapi rupanya tim appraisal tidak pernah memusyawarahkan besaran ganti rugi uang yang kan diberikan dan tiba-tiba muncul harga ganti rugi.

Penolakan lantas muncul karena besaran harga tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Warga pun menginginkan dilakukan appraisal ulang. Meski demikian, diakui Nasikun, hingga kemarin warga belum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Nganjuk.

“Kalau ada ganti kerugian tidak mungkin ada sengketa di pengadilan. Apa yang dipersoalkan?prinsipnya adanya kerugian baru bisa dilakukan gugatan” tuturnya dengan nada tanya.

Terpisah, perwakilan dari Badan Pertanhan Nasional (BPN) Nganjuk Suwono Budi Hartono menjelaskan, permintaan appaisal ulang harus menunggu putusan dari pengadilan.”Appraisal ini independen mereka tidak bisa diintervensi. Kerjanya pun pakai kontrak, “terang Suwono menyebut BPN tidak bisa mengintervensi pelaksanaan appraisal tersebut.

Sementara itu, Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjajono AMd yang kemarin memimpin rapat menyebutkan, DPRD akan mendukung kepentingan masyarakat.” Kami sependapat bila harus dilakukan appraisal ulang. Pertanyaannya apparisal ulang ini boleh atau tidak?”jelasnya.

Bila ternyata diperbolehkan untuk appraisal ulang tetapi BBWS tidak bersedia karena tidak ada anggaran, menurut beliaut, Pemerintah Kabupaten Nganjuk harus bisa menyediakan anggarannnya.” Tadi kami semua sepakat, warga telah dirugikan atas appraisal tersebut,”tandasnya.

Ketua DPRD meminta Pemkab juga melakukan kajian atas celah dan data hukum yang bisa dilakukan warga. Tatit menegaskan, jika benar terjadi kecerobohan dari tim apprasilal yang telah merugikan warga, DPRD siap membawa persoalan ini ke proses hukum. (Tim)

kembali ke [MENU BERITA]

Galeri Foto

Lokasi Kami

Hubungi Kami

Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk

Alamat: Jl. Gatot Subroto Nganjuk
Telephone: +62358-323495
Fax: +62358-327183