BERITA TERKINI DPRD KABUPATEN NGANJUK

Posted on 2 Maret 2020 by Admin

RAPAT KERJA KOMISI I DENGAN DPMPTSP TERKAIT PERIZINAN PABRIK DAN PASAR MODERN

NGANJUK - Keinginan untuk menjadi daerah yang ramah investor nampaknya bukan isapan jempol belaka. Buktinya banyak sekali pabrik yang mulai dibangun di Bumi Anjuk Ladang. Namun, keberadaan banyak pabrik di Kabupaten Nganjuk ini menimbulkan pertanyaan apakah mereka telah mengantongi izin ataukah belum. Untuk mengetahui hal tersebut, Komisi I menggelar rapat kerja dengan DPMPTSP.

Sebagaimana rencana kerja yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Nganjuk rapat dilaksanakan pada Senin, 2 Maret 2020. Meski molor dari jadwal yang ditetapkan rapat tetap berlangsung dengan lancar. Rapat dihadiri Kepala DPMPTSP dan dua orang staf dan tentu saja Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Nganjuk.

Usai dibuka oleh Mashudi, kesempatan diberikan kepada anggota komisi I terlebih dahulu. Sebelum mendengarkan perkembangan proses perijinan di Bumi Anjuk Ladang. Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi I menanyakan mengenai keberadaan toko modern yang masa berlaku izinnya berakhir. Selain itu, keberadaan pabrik yang akhirnya beralih fungsi dan maraknya toko modern yang berada di jalan arteri. Langkah apa yang ditempuh untuk kasus seperti itu.

Menanggapi hal tersebut, Sudrajat selaku Kepala DPMPTSP menyatakan bahwa memang banyak sekali investor yang mulai melirik ke Nganjuk apalagi dengan digembar-gemborkannya program KIN oleh Bupati Nganjuk dan jajaran. Dalam paparannya, Sudrajat menyatakan ada 40 izin yang saat ini masih dalam proses. Dari total 40 izin 12 diantaranya adalah pabrik. Hingga saat ini ada 30 izin yang telah berproses. Sementara yang mengurus baru tahap IMB ada sekitar 4 izin. Sementara untuk toko modern total ada 78 toko modern yang tersebar di seluruh wilayah Kabupatan Nganjuk. Ada 13 yang belum mengurus izin. Terhadap kasus ini langkah yang diambil oleh DPMPTSP yakni memberikan teguran melalui surat peringatan hingga 3x. Selain izin pabrik dan toko modern ada juga izin tower. Di Nganjuk ada sekitar 177 tower.

“Sejak tahun 2017 banyak yang tidak berizin. Mohon maaf sebelumnya, untuk yang bertindak sampai ke level penutupan pabrik bukan ranah kami. Itu wewenang Satpol PP. wewenang DPMPTSP adalah bagian administrasi. Yakni proses perizinan yang terintegrasi dengan program OSS. Sementara untuk pabrik yang beralih fungsi jika yang dimaksud adalah Lotus, setahu kami perusahaan tersebut milik orang asing yang dijual dan sama-sama bergerak di bidang tekstil. Sementara untuk toko modern yang berjarak tidak lebih dari 750 meter dari pasar tradisional, toko tersebut berdiri sebelum ada perda. Terkait hal ini kami sangat ingin mendapatkan solusi. Salah satunya mengupas hal tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku,” Ujar Sudrajat.

Menanggapi paparan dari DPMPTSP, komisi I meminta agar diberikan data terkait investor-investor tersebut. dan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menindak tegas investor yang tidak berizin. Selanjutnya, komisi I juga merekomendasikan agar pengurusan izin juga memperhatikan perda RT RW jangan sampai melanggar. Karena bagaimanapun dampaknya juga berimbas ke keluarga kita.

Di akhir rapat, Mashudi menyatakan akan mengundang beberapa pihak lain yang terkait dengan proses perizinan. Selain itu, disepakati bahwa sidak akan dilakukan esok hari dan komisi I berharap DPMPTSP dan Satpol PP turut serta turun ke lapangan. Sebelum ditutup, Arbayana mengusulkan agar usai sidak ditindaklanjuti dengan berkirim surat ke toko modern yang ada di Nganjuk dan dihimbau agar tidak malas untuk mengurus perizinan. (Tim)

kembali ke [MENU BERITA]

Galeri Foto

Lokasi Kami

Hubungi Kami

Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk

Alamat: Jl. Gatot Subroto Nganjuk
Telephone: +62358-323495
Fax: +62358-327183