BERITA TERKINI DPRD KABUPATEN NGANJUK

Posted on 14 Pebruari 2020 by Admin

RAPAT KERJA KOMISI I TERKAIT KEKOSONGAN KEPALA DESA

NGANJUK - Masih banyaknya posisi kepala desa yang kosong di wilayah Kabupaten Nganjuk membuat para wakil rakyat tergelitik untuk mengetahui desa mana saja dan siapa yang menggantikan tugas dan bagaimana dengan pelayanannya kepada masyarakat sementara pemangku kebijakan sedang kosong. Untuk itulah komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan ini mengundang mitra kerja komisi untuk rapat koordinasi.

Dalam pembukaannya Mashudi menyatakan bahwa rapat kerja tidak harus di dalam ruangan. Sesuai renja Bulan Pebruari, Komisi I dan mitra kerja usai rapat kerja hari ini akan dilanjutkan dengan inspeksi mendadak untuk mengetahui kondisi di lapangan karena adanya kekosongan kepala desa. “Hari ini rencana rapat kerja dilanjutkan dengan sidak. Apalagi adanya keinginan para legislatif untuk memasukkan perubahan perda desa ke prolegda tahun ini. Salah satu masukannya mungkin terkait penanganan desa yang kena kasus bisa dicover di perda desa. Jadi bagaimana jika kita langsung saja berangkat?,” buka Mashudi.

Keinginan untuk melakukan sidak terkait kekosongan jabatan kepala desa mendapat sambutan yang positif dari para anggota dewan yang hadir. Namun, berbeda dengan politisi Partai Demokrat yang memilih untuk melaksanakan rapat kerja sesuai dengan rencana kerja baru diputuskan akan tetap sidak atau tidak. “Kalau rencana kerja agendanya rapat kerja, saya rasa lebih baik dilaksanakan terlebih dahulu. Dan jika nanti di akhir tetap disepakati untuk sidak saya ikut saja. Untuk memasukkan ke dalam prolegda, saya rasa belum saatnya karena normalnya evaluasi perda dilakukan lima tahun. Jadi jika perda desa kita ditetapkan pada tahun 2016 paling tidak evaluasi tahun 2020. Terkait kasus di lapangan yang menyebabkan pemerintah daerah mengalami kekalahan di pengadilan saya rasa ini karena ada masalah di peraturan bupatinya. Bukan di perda. Di rapat komisi I dulu kami juga sudah merekomendasikan kepada ekskeutif untuk mengevaluasi perbup tersebut,” ujar Arbayana.

“Jika tidak ada evaluasi di perbup, saya yakin ekekutif akan selalu kalah jika ada warga yang menggugat hingga ke PTUN. Karena memang ada yang perlu dibenahi dalam perbup tersebut. Dan saya yakin gugatan demi gugatan akan terus bermunculan. Tentu ini memalukan sekali. Masa pemerintah daerah kalah dengan penggugat perorangan. Oleh sebab itu, hingga saat ini saya yang sepakat untuk tidak merubah perda. Apalagi hari ini Kabag Hukum tidak hadir dalam rapat,” imbuh Politisi asal Sukomoro ini.

Menanggapi pernyataan Mashudi, Haris Jatmiko selaku kepala PMD menyatakan bahwa terkait kekosongan kepala desa tahun ini bukanlah dalam arti yang sebebnarnya. Seperti kasus Pace Kulon yang mana kepala desanya meninggal sehingga sesuai prosedur sedang dalam tahap Pj kades seuai dengan hasil rapat dan usulan camat yakni diisi oleh mantan sekretaris desa yang berada dekat lokasinya.

“Sementara untuk Kades di Bandung, kekosongan jabatan kepala desa ini karena ada gugatan dari warga terkait sertifikat yang belum selesai sehingga ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Belum masuk ranah pengadilan. Sebagaimana peraturan yang ada yakni Permendagri 82/2016 bahwa ada tiga kriteria yang mewajibkan untuk segera diganti dengan yang baru. Yakni meninggal dunia, mundur atas permintaan sendiri, dan terakhir diberhentikan karena kasus hukum yakni diputuskan bersalah. Sementara untuk pelayanan kepada masyarakt tetap berjalan sebagaimana mestinya dan ini dihandle oleh perangkat desa yang lain. Untuk masukan dari Pak Arbayana akan kami perhatikan dan sampaikan kepada Bapak Bupati. Untuk usulan Pak Mashudi agar jangan terlalu banyak membuat peraturan Bupati akan kami perhatikan dan tentu harus melibatkan banyak pihak. Selain Kepala Desa, memang ada sekretaris desa yang kosong. Kami masih mengacu pada perbup 34/2007 dan Perda 1/2016,” terang Haris.

Pernyataan Haris diaminkan oleh Asisten Pemerintahan, Samsul Huda. Beliau menyatakan bahwa untuk kekosongan jabatan pelayanan tetap jalan dan diisi oleh perangkat yang memiliki kedudukan yang sama. “Untuk kasus PTUN dimana Pemda kalah berdasarkan amar keputusan memang ada kelemahan diisinya. Lagi pula saat memutuskan hakim ada kesalahan yakni membuka kotak suara yag tidak sah. Namun akan tetap kami perhatikan ke depannya mengenai usulan anggota komisi I. Terkait penyusunan perbup akan kami usahakan bisa selesai dengan bantuan tim dan advokat dan kami berharap para legislatif bisa berpartisipasi,” imbuh Samsul Huda.

“Yang jelas semua pihak harus paham tentang hukum agar permasalahan seperti di desa-desa yang saat ini bersinggungan dengan APH ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Kecamatan harus berperan aktif dalam memberikan sosialisasi terkait kelengkapan administrasi. Kepala desa juga harus aktif mengikuti jika ada undangan dari kecamatan. Saat ini kami sedang berusaha untuk jemput bola. Tidak lagi dengan sosialisasi di kecamatan. Tapi turun langsung ke para kades. Agar mereka lebih mengerti,” ujar kabid Pemdes, Kofi

Dari penjelasan yang disampaikan, Politisi Partai Gerindra, Suprapto, S. Pd, S.H, MH menyimpulkan bahwa dibutuhkan harmonisasi antara legislatif dan eksekutif. Selain itu, regulasi harus dipatuhi dan tahapan bisa dilakukan sesuai dengan prosedur. “Evaluasi regulasi yang berpotensi masalah,” simpul Suprapto.

Di akhir pertemuan, Mashudi juga berharap agar untuk SK Plh yang dibuat oleh desa tahapannya harus dicantumkan dalam perdes. Karena selama ini desa membuat tanpa ada aturan yang jelas. Mantan kepala desa itu juga merekomendasikan agar jika Bupati membuat peraturan harus sesuai dengan regulasi yang ada. Sebagai bukti otentik Legislatif juga akan berusaha untuk berkirim surat kepada Bupati mengenai hasil rapat hari ini. (Tim)

kembali ke [MENU BERITA]

Galeri Foto

Lokasi Kami

Hubungi Kami

Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk

Alamat: Jl. Gatot Subroto Nganjuk
Telephone: +62358-323495
Fax: +62358-327183