BERITA TERKINI DPRD KABUPATEN NGANJUK

Posted on 14 Pebruari 2020 by Admin

KOMISI III MINTA ANGGARAN UNTUK DARURAT BENCANA DITAMBAH

NGANJUK - Banyaknya bencana di musim penghujan membuat para anggota dewan dari komisi III ingin mengetahui sejauhmana kesiapan dinas terkait dalam menanggulangi bencana yang datangnya tak dapat diprediksi tersebut. Seperti yang kita tahu dari media ada banyak sekali bencana yang sedang terjadi di Bumi Anjuk Ladang. Diantaranya, bencana di Bat Embat, Bringkil Grojokan, Balongpacul dan masih banyak lagi. Terbaru 7 anak hanyut di Mojosari, Desa Ngepeh .

Usai dibuka oleh Ketua Komisi III, kesempatan pertama diberikan kepada BPBD. “Untuk tahun 2021 kami sudah mengusulkan untuk Analisis Risiko Bencana. Khususnya untuk pembangunan berisiko tinggi. Yang mana ini masuk di RPJMD misi keenam. Salah satunya untuk menilai risiko bencana di bendungan Semantok. Untuk Bendungan Margopatut tidak bisa dilakukan pembangunan lagi karena di sana merupakan daerah yang rawan longsor. Untuk kasus penanganan saya berharap bisa segera karena dibutuhkan,” ujar Kepala BPBD.

“Untuk anggaran belanja tak terduga dianggarkan sekitar 3,4 miliar rupiah. Realisasi hingga hari ini sekitar 12 jutaan. Bisa dikeluarkan untuk kriteria keperluan mendesak misal jika ditunda akan terjadi kerugian lebih besar. Harus diformulasikan dengan RKA fisik. Tanggap darurat bencana harus ada RKB sebagai bahan evaluasi. Misal digunakan untuk sanitasi pangan, hunian sementara, dan untuk SPJ harus selesai dalam 1 hari kerja. Keberadaan dana ada di BPKAD. Penggunaan sesuai dengan Peraturan Menteri dan peraturan lain yang berlaku. Dan untuk mempercepat pencairan harus ada surat resmi dari OPD yang menangani,” ujar Bu Kartimah kepala BPKAD.

“Memang benar bencana di Klagen masih dalam tahap pertama. RAB kita awal 900juta tapi karena BTT kita cuma sekitar 3 miliar jadi kita anulir sekitar 700juta. Karena minimnya dana BTT Nganjuk kita sepakat untuk menggunakan BTT Propinsi. Ada dana sekitar 30 miliar. Kita usahakan semoga bisa masuk ke Nganjuk dan bisa direspon sehingga bisa cair paling tidak dua miliar. Situasi aktual tim kami saat ini di Ngetos. Jalan longsor sudah bisa difungsikan dan untuk jalan Oro Ombo-ombo bisa rusak parah jika tidak segera ditangani. (jika harus menunggu P-APBD)  rasanya akan cukup lama dan sudah kami serahkan ke BBWS untuk kasus Grojokan,” papar Gunawan.

“Sebagai tambahan untuk harapan BPBD bukan tidak ada penanganan tapi memang kami masih mengusahakan agar BTT Propinsi bisa cair dan jika dari propinsi cukup tentu kami akan lebih senang,” imbuh Kepala PUPR ini.

Kesempatan selanjutnya diberikan kepada anggota DPRD. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Politisi PKB untuk menanyakan mengenai kondisi darurat itu kriterianya seperti apa. Bisakah petani yang gagal panen dimasukkan ke kondisi darurat. Karena sudah dipastikan daerah sekitarnya yang merupakan area persawahan akan gagal panen dan ini sudah berlangsung selama empat tahun terakhir ketika musim penghujan datang.

Menanggapi keluhan Mashuri, Gunawan menyatakan bahwa salah satu solusi masalah tersebut yakni harus ada anggaran pemeliharaan sungai dan pengadaan peralatan harus terealisasi (normalisasi sungai). Untuk pencairan dana PUPR sudah bersinergi dengan BPBD dan harus menggunakan jalur khusus. Dan untuk tahun 2021 untuk rumpun PUPR ada rekening tanggap darurat.

“Bencana itu ada status. Ada siaga darurat, ada tanggap darurat. Siaga darurat itu ketika masuk musim. Apakah masuk musim penghujan atau kemarau. Sementara tanggap darurat adalah ketika sudah masuk musim. Jadi jangan sampai salah. Harus kita pahami dulu,” ujar Kepala BPBD.

“Kenapa jika ada bencana tidak langsung ditangani karena harus dilihat dulu statusnya masuk ke siaga apa tanggap darurat. Dan tidak semua kejadian bisa dianggap darurat. Jadi harus dilihat dulu datanya harus ada assesment. Untuk tahun 2020 tanggap bencana waktunya hingga Bulan April 2020,” imbuhnya.

“Di Nganjuk memang harus di bangun terminal air berdasarkan kajian orang Jepang. Kemampuan kita di pendanaan memang minim. Kalau untuk terminal air satu buah itu butuh sekitar 40miliar. Dan jika mengandalkan dari APBD tentu harus mikir-mikir lagi. Maka dari itu, saya berharap anggota dewan bisa melobi pemerintah pusat atau BK propinsi Jatim.

“Ada prioritas-prioritas pembangunan tiap tahun. Jika ada bencana alam tentu itu di luar kendali kita sebagai manusia. Tapi tetap harus diantisipasi salah satunya melalui rapat gabungan dengan OPD yang lain. Nah, karena kemampuan APBD kita terbatas, perlu inovasi sumber pembangunan. Dari anggota dewan bisa juga melobi dari pemerintah pusat atau anggota dewan yang ada di propinsi dan DPR RI karena ada dana jasmas yang bisa dilobi. Bagaimanapun juga jika hanya menggantungkan dana dari APBD mungkin akan tetap belum cukup. Apalagi banyak sekali prioritas-prioritas pembangunan yang butuh dana banyak dan perlu antisipasi terhadap kondisi alam yang tidak bisa diprediksi. Contohnya pembangunan bandara Kediri. Bisa membawa dampak bagi daerah Nganjuk jika nantinya akan ada pengerasan di bagian atas. Jika ini tidak diantisipasi wilayah Dungombo bisa banjir dan jika sudah begitu daerah di bawahnya akan tenggelam seperti Tanjunganom dan sekitarnya,” ujar Adam.

Menanggapi hal tersebut, Bintari mengatakan agar jika memang berharap dana jasmas dari anggota dewan pusat turun, harapannya juga ada perubahan. “Jika ingin dana jasmas turun, tentu harus ada perubahan dan perkembangan atas usulan yang disampaikan. Tapi faktanya tiap tahun bencana selalu di titik yang sama. Contohnya saja daerah Dung Ombo yang sejak saya jadi kepala desa hingga sekarang tetap saja kebanjiran. Jangan sampai yang sudah bagus rusak sedikit diperbaiki sementara yang butuh perbaikan malah dibiarkan, tentukan skala-skala prioritas,” terang politisi PDI Perjuangan.

Dalam rapat kerja yang digelar di akhir Bulan Pebruari 2020 tersebut, komisi III meminta agar eksekutif khususnya tim yang tergabung dalam penanganan darurat bencana menambah anggaran untuk tahun ini misalnya di PAK atau mungkin untuk tahun depan. Tentu hal ini sebagai salah satu wujud kepedulian dari legislatif terhadap masyarakat Nganjuk. Karena sebagaimana yang kita tahu yang namanya bencana musibah pasti tidak ada pemberitahuan lebih dulu. Jadi harus diantisipasi sebaik mungkin.

“Yang namanya bencana tidak ada yang tahu. Apalagi saat ini banyak sekali bencana yang terjadi. Komisi III berharap Pemerintah Daerah sigap dalam memberikan solusi. Salah satunya punya anggaran yang cukup bahkan kalau bisa lebih dalam menangani bencana yang ada. Pemerintah Daerah hadir, tidak alpa di hadapan masyarakat,” Ujar Marianto sembari menutup rapat. (Tim)

kembali ke [MENU BERITA]

Galeri Foto

Lokasi Kami

Hubungi Kami

Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk

Alamat: Jl. Gatot Subroto Nganjuk
Telephone: +62358-323495
Fax: +62358-327183